Pilgub Jatim Bisa Diikuti Tiga Pasangan Calon

JAKARTA - Partai Kebangkitan dan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2018 mendatang.

Secara administratif, dukungan kedua partai politik (parpol) ini sangat lebih dari cukup. PKB di DPRD Jatim memiliki 20 kursi. Sedangkan PDIP 19 kursi. Padahal syarat minimal bagi parpol untuk mengusung calon sendiri adalah 20 kursi.

Bergabungnya dua partai besar ini membawa optimisme yang besar pula bahwa kemenangan seolah-olah sudah di depan mata. Apalagi pasangan calon (paslon) yang mereka usung bukan orang sembarangan.

Saifullah Yusuf adalah wakil gubernur Jatim yang sudah menjabat dua kali periode. Selain itu, mantan Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor itu juga dikenal dekat dengan kalangan kiai dan santri di Jatim, terutama wilayah Tapal Kuda.

Sementara Abdullah Azwar Anas saat ini menjabat sebagai Bupati Banyuwangi dan sudah memasuki dua periode. Sosok pemimpin muda ini meraih seabrek prestasi dalam membangun wilayahnya. Dulu Banyuwangi dikelan sebagai daerah mistis atau santet. Kini berubah menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia.

Namun, popularitas pasangan calon ini tidak cukup untuk meraih kursi orang nomor satu di Jatim. Apalagi lawannya juga bukan orang sembarangan. Dia adalah Khofifah Indar Parawansa, menteri sosial yang belakangan terus memperkuat basis dukungannya di Jatim, terutama kaum perempuan.

Dua kali kalah dalam Pilgub Jatim tak menyurutkan semangat alumnus Universitas Airlangga (Unair) ini untuk kembali bertarung dalam Pilgub Jatim 2018.

Mengetahui calon lawan adalah juga orang kuat, PKB dan PDIP pun rutin menggelar konsolidasi untuk menyusun strategi pemenangan Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas.

Pada Sabtu 4 November 2017 lalu, kedua partai ini menggelar konsolidasi di kantor DPW PKB Jatim, Jalan Ketintang Madya. Salah satu keputusan dari pertemuan ini, menunjuk tokoh yang dikenal masyarakat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk menjadi ketua tim pemenangan.

Sebaliknya, ketua pengurus dari tingkat provinsi sampai DPC tidak boleh menjadi ketua atau pengurus tim pemenangan. “Pengurus tidak masuk tim pemenangan untuk memudahkan pergerakan,” kata Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi.

Untuk nama-nama tokoh yang akan ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan, Kusnadi masih merahasiakan. Tokoh bisa berasal dari usulah PKB ataupun PDIP sendiri. Semua masih akan dimatangkan lagi.

Yang pasti target utamanya adalah kemenangan. Kalau untuk juru kampanye (jurkam), pihaknya akan memaksimalkan potensi seluruh kader partai. Bahkan seorang kepala daerah yang merupakan kader PDIP atau PKB bisa menjadu juru kampanye. “Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) juga bisa menjadi juru kampanye,” ujar Kusnadi.

Terkait dukungan partai, Kusnadi mengaku tetap membuka peluang koalisi dengan partai lain. Meski PKB dan PDIP sudah lebih dari cukup, namun ketika jumlah partai yang mengusung lebih banyak, maka potensi kemenangan juga akan semakin besar.

Let's block ads! (Why?)