Kongres, Yusril Ihza Mahendra Ajak Umat Islam Berpolitik

MEDAN - Pelaksanaan Kongres Umat Islam yang berlangsung dari 30 Maret hingga 1 April 2018 menghasilkan empat point utama. Adapun keempat point yang diputuskan di antaranya, Ukhuwah, Penguatan Peran Politik Umat Islam, Penguatan Sosial Ekonomi Umat Islam dan Penguatan Peran Wanita Islam.

Pembacaan putusan itu dibacakan Pimpinan Sidang sekaligus Ketua Kongres Umat Islam Sumatra Utara, DR Masri Sitanggang didampingi 37 ormas Islam, di lokasi, Minggu 1 April 2018. Dia menegaskan, pointer terpenting dari keputusan tersebut menyerukan agar umat Islam dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden atau wakil presiden berdasarkan kriteria Alquran dan Sunnah yakni memenangkan pasangan calon muslim-muslim.

Masih dalam keputusan tersebut, Masri juga mengajak umat Islam harus berperan aktif dalam perpolitikan baik itu dipilih maupun memilih dalam legislatif untuk DPRD, DPR, dan DPD, dalam hal ini memenangkan partai-partai Islam dan partai-partai yang berpihak kepada kepentingan umat Islam dan menolak partai pendukung penista agam dan UU keormasan.

Di sisi ekonomi, Masri juga mengajak umat Islam untuk membuka usaha berbadan syariah, diantaranya minimarket dan home industri termasuk mengkomsumsi produk-produk yang telah memiliki status ke khalalan melalui sertifikat halal.

Selain itu peran pimpinan ormas Islam perempuan se-Sumatra Utara mengajak para orang tua, untuk meningkatkan perannya dalam mendidik dan mendampingi anggota keluarga agar terhindar dari bahaya narkoba, pornografi, LGBT dan pergaulan bebas. Teranyar dalam hasil keputusan Kongres Umat Islam, Masri menegaskan adalah usulan membentuk Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) sebagai wadah menjalin silahturahmi antar organisasi muslimah dalam meningkatkan wawasan dan kepemimpinan para muslimah serta membentuk Laskar Mujahidah Sumatra Utara.

Sementara itu, umat Islam juga diimbau agar tidak pasif berpolitik tetapi harus aktif agar bisa memenangkan tampuk pemerintahan. Tampuk pemerintahan itu penting harus direbut umat Islam karena perundang-undangan yang ada sekarang ini tidak berpihak pada Umat Islam.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dalam Tabligh Akbar Kongres Umat Islam (KUI) Sumut. Berdasarkan sejarah, ungkapnya, dirinya sudah berulang kali dikecewakan sejak masa BPUPKI terkait Piagam Jakarta yang merupakan kesepakatan bersama berbagai pihak baik muslim atau non muslim, mulai pencoretan tujuh kata di sila pertama Pancasila "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya".

Lalu persyaratan menjadi presiden, ungkapnya, yang terakhir dalam Undang-Undang presiden merupakan WNI sejak kelahiran di Indonesia. "Juga menjadi pelajaran kita, kasus yang menimpa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bubarkan pemerintah secara sepihak dan sewenang-wenang ," paparnya sembari mengajak seluruh umat Islam harus memiliki partai Islam agar kita bisa menguasai tampuk pemerintahan.

Lebih lanjut dikatakannya, umat Islam harus berpolitik sebab banyak kepentingan umat yang harus masuk dalam perundang-undangan seperti masalah perkawinan, perwarisan, hukum perang dan jinayat.

Pisahkan Islam dari politik ibarat pisahkan main dari gula. Agama tidak bisa diputuskan dalam politik.

"Kita bukan tidak boleh berkompromi. Bisa saja kita berkompromi tetapi asal tidak menyangkut antara hak dan batil termasuk masalah akidah tidak bisa berkompromi," tukasnya sembari menyampaikan kompromi kita sebenar di Piagam Jakarta.

Menurutnya, corak hukum di Indonesia tergantung siapa yang memimpin. Sekarang ini tidak ada jaminan umat Islam di Indonesia karena undang-undang tidak diatur.

"Nasib umat Islam tidak gantung siapa siapa lagi. Kita sendiri yang menentukan nasib umat Islam. Apalagi sekarang ini, siapa yang bilang mau membangkitkan Syariat Islam musuh negara," jelasnya.

Let's block ads! (Why?)