Gubernur Bali Minta Warganya Tidak Jual Ternaknya dengan Harga Murah

KARANGASEM - Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika mengimbau masyarakat Karangasem tidak menjual hewan ternaknya dengan murah menyusul naiknya status Gunung Agung menjadi siaga.

Situasi saat ini banyak peternak yang menjual hewan ternaknya seperti sapi dengan harga murah. Lantaran mereka akan mengungsi dan takut hewan piaraannya mati sia-sia.

Selain itu, pihaknya juga minta agar warga tidak mengambil uangnya di Lembaga Perkreditan Desa. Untuk ternak sudah ada tempat penitipan, sedangkan uang sudah dalam kondisi aman karena berada di bank.

"Situasi saat ini saya minta masyarakat tidak menjual hewan ternaknya dengan harga murah. Dan mereka juga tidak mengambil uangnya di LPD karena sudah berada di tempat yang aman di bank," terangnya di Karangsem, Kamis (21/9/2017).

Saat ini Gubernur Bali keliling untuk mengecek kembali kesiapan posko-posko dan memantau perkembangan aktivitas Gunung Agung.

Pihaknya meminta seluruh BPBD di Bali membantu kesiapan logistik. Dia menjelaskan, sejauh ini semuanya sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan 50.000 jiwa masyarakat yang mungkin terdampak di radius 6 km.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik. Menurutnya, kepanikan justru akan membuat masyarakat terhanyut dengan berita tidak jelas.

"Selain itu sebagai langkah awal kelompok rentan seperti orang tua renta, ibu hamil, balita dan penderita sakit jiwa menjadi prioritas untuk diungsikan," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei menemui Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Rabu (20/9/2017) di Denpasar guna membahas situasi Gunung Agung.

Willem mengatakan bahwa saat ini aktivitas Gunung Agung sedang tenang. Dari hasil pantauan seismograf, sekarang lagi dalam tahap deselerasi (perlambatan aktivitas) atau tenang," katanya.

Dia menjelaskan, apa yang akan terjadi selanjutnya masih sulit ditebak, bisa langsung turun berangsur-angsur, juga bisa sebaliknya. Bertolak dari analisa tersebut, BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten telah melakukan sejumlah langkah antisipasi sesuai dengan SOP yang berlaku.

"Kita cek alat komunikasi di pos pemantau dan memastikan alat itu berfungsi dengan baik," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga memastikan peringatan dini terlaksana dengan baik dan dapat dipahami masyarakat.

Let's block ads! (Why?)