Jelang Pilgub Jabar, 2,8 Juta Lebih Warga Belum Kantongi E-KTP

BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota se-Jabar segera menyelesaikan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Hingga saat ini, sekitar 2,8 juta warga Jabar belum mengantongi e-KTP. Jabar akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 16 kabupaten/kota dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 mendatang. Diketahui, e-KTP menjadi syarat wajib bagi calon pemilih untuk memberikan hak pilihnya.

Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) per 31 Desember 2016, jumlah penduduk Jabar sebanyak 43,74 juta jiwa sedangkan agregat daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota dan Pilgub Jabar sebanyak 31,76 juta orang. Jumlah ini terdiri dari 16,08 juta pemilih pria dan 15,68 juta pemilih wanita.

“Artinya, terdapat lebih dari 72% penduduk yang akan menjadi pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jawa Barat,” tutur Deddy dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jabar di Bandung, Senin 24 Juli 2017, malam.

Namun, lanjut Deddy, hingga Februari 2017, masih terdapat sekitar 2,8 juta wajib e-KTP di Jabar yang belum mengantongi e-KTP. Sebanyak 1,37 juta jiwa di antaranya belum melakukan perekaman e-KTP dan yang belum dicetak e-KTP-nya sebanyak 1,43 juta jiwa. “Ada pula datanya tidak tunggal dan sebagian gagal rekam serta datanya masih dalam proses penunggalan,” ujar Deddy.

Seperti diketahui, selain Pilgub Jabar, pilkada serentak juga akan digelar di enam kabupaten/kota di Jabar, yakni Kota Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi. Kemudian di 10 kabupaten, yakni Kabupaten Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis.

“Saya sangat berharap agar dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dan sinergis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota dengan dinas provinsi serta Direktorat Jenderal Kemendagri. Dengan begitu, dapat dihasilkan solusi terbaik untuk mengatasi kendala-kendala di lapangan secara bersama-sama,” paparnya.

Deddy juga menekankan agar instansi pelaksana terkait segera menyelesaikan pemutakhiran kartu keluarga. Sebab, data tersebut bisa menghasilkan database kependudukan yang akurat dan mutakhir untuk mencapai target cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun hingga 85% pada akhir 2017.

Berdasarkan hasil konsolidasi semester II 2016, cakupan akta kelahiran di Jabar sebanyak 7,66 juta orang atau sekitar 57,5% dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 13,3 juta orang. Karena itu, Disdukcapil dan instansi terkait harus fokus pada dua hal.

Pertama, anak yang sama sekali belum memiliki akta kelahiran. Kedua, anak yang sudah memiliki akta kelahiran, namun penerbitannya tidak menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sehingga datanya belum masuk dalam database kependudukan.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Jabar Abas Basari mengungkapkan, masih banyaknya warga Jabar yang belum melakukan perekaman e-KTP akibat terbatasnya sarana dan prasarana. Hal itu meliputi jumlah printer yang belum sesuai kebutuhan, alat perekam banyak yang tidak berfungsi, terbatasnya sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas, dan terbatasnya anggaran. “Selain itu, sering terjadi gangguan jaringan dan pendistribusian blanko e-KTP,” paparnya.

(mcm)

Let's block ads! (Why?)