Tim 7 Peningkatan PAD Gresik Targetkan Raup Rp600 Miliar

GRESIK - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto tidak ingin pendapatan asli daerah (PAD) stagnan setiap tahunnya. Karena itu, orang nomor satu di Gresik itu membentuk tim untuk percepatan dan peningkatan PAD.

Tim tersebut bernama Tim 7 Peningkatan PAD. Tim terdiri dari tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPPKAD), Bapelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.

Kabag Humas dan Protokol Gresik Suyono menyatakan, tim ini dibagi dalam empat kelompok dan bekerja pada empat eks wilayah kerja pembantu bupati. Tugasnya, untuk melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan guna memberikan pembinaan, pengawasan, dan penindakan pada perusahaan yang ada pada empat wilayah masing-masing.

"Empat wilayah itu meliputi Gresik, Cerme, Driyorejo, dan Sidayu," ujarnya, Rabu (14/2/2018).

Dia menjelaskan, intinya kunjungan Tim 7 Peningkatan PAD ke perusahaan untuk verifikasi perizinan yang ada pada perusahaan. Sehingga, izin seluruhnya akan diperiksa sesuai keadaan perusahaan tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Mulyanto menambahkan, beberapa tempat usaha yang bakal dikunjungi Tim 7 Peningkatan PAD yaitu industri, pengembang perumahan, klinik kesehatan, pertokoan modern, restoran, dan seluruh perusahaan yang punya punya keharusan untuk melengkapi perizinan Pemkab Gresik.

"Ada 84 jenis perizinan yang selama ini dikeluarkan Pemkab Gresik melalui kantornya," katanya.

Dia menjelaskan, Tim 7 Peningkatan PAD ini dalam seminggu ini masing-masing akan mengadakan tugas sebanyak tiga kali dan sekali tugas akan mengunjungi dua perusahaan. Kalau seminggu seluruh tim akan bisa mengunjungi 24 perusahaan, berarti selama satu bulan bisa mengunjungi 96 perusahaan.

Dengan pola itu, Mulyanto menyatakan optimistis Tim 7 Peningkatan PAD ini akan mampu mendongkrak PAD 2018 menjadi Rp600 miliar dari total PAD tahun 2017 yang hanya sebesar Rp200 miliar. "Banyak yang bisa ditingkatkan pendapatannya, misalnya saja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)," pungkasnya.

(zik)

Let's block ads! (Why?)