Prihatin, 12.767 Jamban di Sleman Tidak Layak

SLEMAN - Jamban tidak layak (tidak aman) hingga sekarang masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Sleman, Provinsi DIY. Data pemkab setempat, dari 369.534 kepala keluarga (KK), 12.767 KK atau 3,93% di antaranya menggunakan jamban tidak aman.

Jumlah itu tersebar di sembilan kecamatan yakni Kecamatan Seyegan, Godean, Gamping, Mlati, Depok, Turi, Tempel, Prambanan dan Minggir. Padahal Sleman menargetkan tahun 2019 menjadi kabupaten sehat. Untuk itu berbagai program terus dilakukan guna mengatasi persoalan tersebut.

Kepala Bagian (kabag) Pembangunan Pemkab Seman Dwi Ananta Sudibya mengakui masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) penting untuk mewujudkan Sleman Sehat 2019. Baik yang menyangkut infrastruktur maupun perilaku.

Untuk infrastruktur di antaranya belum semua jamban di Sleman layak. Sebab saluran pembuangan tidak menggunakan septic tank. Sehingga langsung tercebur ke bawah.

“Karena itu, pembenahan jamban tidak layak (aman) ini menjadi prioritas,” kata Dwi Ananta Sudibya saat monitoring evaluasi pengelolaan sanitasi dan air minum di Hotel SR Jalan Magelang, Beran, Tridadi, Sleman, Rabu (22/11/2017).

Dwi Ananta Sudibya menjelaskan, sebagai bentuk komitmen dalam menangani jamban tidak layak. Di antaranya melalui program bantuan pembangunan jamban layak. Baik melalui anggaran pemerintah maupun corparate responsibility social (CSR). “Kami targetkan dengan program ini nantinya semua jamban di Sleman layak,” paparnya.

Namun begitu, karena program pembangunan jamban layak sifatnya hanya stimulan. Untuk kesempurnaan jamban tetap pada warga itu sendiri. Untuk itu, terus akan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk mendorong stakeholder terlibat dalam program ini.

“Masalah ini, harus menjadi perhatian bersama,” terangnya.

Hal lainnya yakni dengan membuat peraturan daerah (perda) kakus, membangun instalasi pembuangan limbah tinja (IPLT) di Prambanan dan akan membangun instalasi pembuangan air limbah (IPAL) di Berbah, tahun 2018. Termasuk sedang menyusun perda tentang pranata air limbah.

Anggota Komisi C DPRD Sleman Agus Riyanto mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan jamban tidak layak di Sleman. Namun begitu, agar penanganannya tepat sasaran harus ada pengawasan bersama. Baik yang menyangkut dengan program maupun pengunaan anggarannya.

(rhs)

Let's block ads! (Why?)