Golkar Sumut Siap Kerahkan Kader untuk Pemenangan Kandidat

MEDAN - Partai Golkar Sumut menegaskan siap mengerahkan seluruh kadernya untuk aktif berperan dalam pemenangan pasangan calon yang diusung pada Pilkada serentak 2018. Apalagi saat ini ada 17 kader Golkar duduk di DPRD Sumut dan 84 lainnya di DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

"Di sini kita akan membahas secara gamblang apa yang akan dilakukan untuk memenangkan Pilkada serentak 2018. Seluruh anggota dewan ini jadi kekuatan utama dalam pemenangan karena semua punya konstituen di seluruh daerah pemilihan masing-masing,"ujar Ketua Panitia, Rakornis Partai Golkar Sumut, Hanafiah Harahap saat menyampaikan laporan di awal Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Orientasi Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD-DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Wisma Benteng, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan, Selasa (5/9/2017).

Hadir dalam rapat tersebut Plh Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid; Ketua DPD Golkar Sumut, Ngogesa Sitepu; serta sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI dan DPRD se-Sumut serta pengurus DPD Partai Golkar dan organisasi sayap Partai Golkar se-Sumut.

Ketua DPRD Sumatera Utara yang juga kader senior Golkar di Sumut, Wagirin Arman meminta, agar seluruh kader Golkar di Sumut ikut turut aktif berperan dalam upaya pemenangan pasangan calon yang diusung di Pilkada Serentak 2018. Dia menegaskan, tak boleh ada anggota DPRD yang hanya menjadi penonton di Pilkada 2018 mendatang.

Sedangkan Ketua DPD Golkar Sumut, Ngogesa Sitepu mengatakan, untuk bisa memenangkan rangkaian Pilkada 2018, seluruh kader Partai Golkar harus bersatu dan mendukung kerja-kerja politik partai. Dia mengajak para kader Golkar untuk sama-sama membangun komunikasi intensif dengan seluruh lapisan masyarakat.

Komunikasi intensif dengan masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka memenangkan Pilkada serentak 2018. "Kita harus berusaha agar masyarakat bersimpatik kepada kita, suka dengan kita. Caranya bagaimana, mari sampaikan kebaikan partai Golkar kepada mereka," katanya.

Sementara Nurdin Halid mengatakan, soliditas adalah hal yang mutlak untuk diwujudkan menjelang Pilkada 2018. Nurdin mengatakan, perbedaan adalah satu keniscayaan di Partai Golkar, dan seluruh perbedaan bisa dikomunikasikan secara internal. Namun ketika keputusan telah diambil, maka seluruh kader harus mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut.

"Jadi dengan sudah adanya keputusan, tidak boleh lagi ada perdebatan. Untuk sanksi bagi yang tidak solid, tidak perlu lapor ke kami. Pengurus daerah punya hak yang diatur lewat AD/ART. Jadi langsung eksekusi saja kalau ada yang jadi penonton atau tidak bekerja untuk memenangkan Partai,"katanya.

(wib)

Let's block ads! (Why?)