NHPD Beres, Dana Pilgub Jatim 2018 Cair September

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan, termin pertama anggaran pilgub Jatim 2018 sebesar Rp119 Miliar akan cair bulan September. Saat ini proses administrative tengah diselesaikan oleh sekretariat daerah dan KPU Jatim.

"Sudah ada titik temu tentang pembiayaan Pilgub Jatim ini. Tadi kami sudah ngomong dengan Pak Sas (Eko Sasmito-Ketua KPU Jatim) terkait masalah ini. Sudah tidak ada masalah. Bulan depan, Insyaallah sudah cair," tegas Soekarwo.

Atas progres tersebut, Soekarwo yakin semua tahapan pilgub bisa dimulai. Apalagi, sejumlah perangkat pemilu, seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota juga sudah terbentuk. "Jadi, ini sudah tidak ada masalah. Semua infrastruktur sudah siap. Begitu juga anggarannya," katanya.

Tinggal yang terpenting kata dia adalah menyangkut akuntabilitas anggaran. Pihaknya berharap semua penerima hibah bisa mempertanggungjawabkan dana secara baik dan trasparan. "Penyelenggaraan Pilkada 2015 lalu mungkin bisa menjadi contoh. Saat itu, semua berjalan bagus dan transparan," akunya.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito belum berani berspkulasi terkait pencairan dana Pilgub Jatim 2018 tersebut. Meski begitu, dirinya mengapresiasi progress NPHD yang sempat tersendat. "Tinggal singkronisasi saja. Ini sedang diselesaikan. Begitu selesai, ya bisa dicairkan. Mudah-mudahan tidak lama," katanya.

Bagaimana dengan tahapan Pilgub Jatim?Eko mengau tidak ada masalah. Sebab, meski anggaran molor, tahap sosialisasi masih bisa dilakukan oleh KPU. "Walau belum maksimal, sosialisasi jalan terus. Ya sementara pakai uang yang ada di KPU dulu," tuturnya.

Yang terpenting, bagi dia perbedaan persepsi mengenai NPHD antara KPU dengan Pemprov Jatim sudah bisa disatukan. Sehingga proses tahapan Pilgub Jatim bisa dilanjutkan kembali.

Seperti diberitakan sebelumnya, termin pertama anggaran pilgub Jatim sempat molor akibat perbedaan pandangan berkenaan dengan NPHD. Semula, KPU menginginkan agar NPHD tersebut ditandatangani oleh gubernur sebagi Pengguna Anggaran (PA). Namun, gubernur menolak, dan justru menguasakan tandatangan kepada Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim.

(nag)

Let's block ads! (Why?)